Jauh sebelum musibah ledakan beruntun karena LPG, saya sekeluarga pernah mengalami kejadian yang sangat mencekam.
Kejadiannya tahun lalu. Waktu itu, suami saya baru saja membeli tabung LPG. Saat itu siang hari di akhir pekan. Sebagaimana hal rutin, kami tidak punya kecurigaan apapun. Namun saat saya dan anak saya sedang bercengkerama di ruang keluarga, tiba-tiba suami saya berteriak.
Saya spontan ke dapur, diikuti anak saya. Suami saya tampak sedang menutupi sebagian wajahnya dengan kaosnya, sementara tangan satunya mencengkeram tutup tabung gas. Suara mendesis terdengar, dan tercium bau gas.
“Kamu keluar, cepat, cepat…!” Serunya panik. Saya langsung menutup pintu yang membatasi dapur dengan ruang dalam, lalu menarik anak saya pergi menjauh. Listrik saya matikan, tapi kami masih menguatirkan sisa api yang mungkin ada di kompor tungku di halaman belakang rumah. Akhirnya saya mendatangi petugas toko tempat kami membeli tabung gas. Petugas toko datang, dan dengan takut-takut, membawa kembali tabung tersebut untuk ditukarkan dengan yang baru. Tabung itu sendiri kemudian digeletakkan di tanah lapang terbuka, tak jauh dari toko.
Setelah situasi tenang, suami saya baru bercerita. Begitu membuka segel tabung gas untuk memasang selang regulator, langsung terdengar suara mendesis. Refleks, ia berusaha menutup sumber desis dengan sebagian bajunya dan tangan, tapi sia-sia.
“Aku wis pasrah kalau harus mati,” ujarnya.
Kami bersyukur saat itu tidak terjadi ledakan apapun, dan masih segar bugar untuk segera menyingkirkan tabung 12 kg sialan itu. Waktu itu kami masih berpikir bahwa ini hanya kecelakaan yang sangat langka. Ini pengalaman mencekam pertama, dan semoga yang terakhir bagi kami. Suami saya bahkan terpikir mengusulkan ke Pertamina untuk memproduksi semacam klep cadangan (darurat) untuk menutup ujung tabung yang bocor – sambil menunggu penanganan lebih lanjut.
Lalu tahun ini, saya melihat berita mengenai ledakan gas LPG di berbagai tempat, bertubi-tubi. MetroTV pernah mengumumkan bahwa sampai bulan Juli, tercatat lebih 190 kali ledakan akibat LPG – dengan belasan korban tewas - hanya dalam waktu kurang lima bulan. Rata-rata ledakan terjadi akibat kebocoran tabung LPG 3 kg dan selang regulator. Artinya, sangat terkait dengan program konversi (minyak ke gas) oleh pemerintah sejak periode kabinet lalu. Celakanya, meski korban sudah berjatuhan, pihak pemerintah maupun Pertamina sempat berkelit – menolak bertanggungjawab. Melalui berbagai media, mereka menuding bahwa bencana tersebut terjadi akibat kesalahan pengguna, yang diperhalus dengan kata-kata: “kurangnya sosialisasi.”
Mantan wapres, Jusuf Kalla – yang popular dengan “JK”, bahkan belum lama ini dengan berani menganalogikan ledakan tersebut diakibatkan pemakai yang melakukan “sodomi”. Lho, kok sodomi? Menurutnya, istilah “sodomi” dipakai untuk menyebut perlakuan yang tidak semestinya. Begini. LPG 3 kg merupakan bagian proyek konversi, sehingga harganya pun disubsidi – hanya sekitar Rp 15 ribu per LPG. Bandingkan dengan LPG 12 kg yang Rp 75 ribu. Disparitas harga tersebut ternyata memicu “kejahatan” baru, yaitu menyuntikkan (bukan mengoplos! Mengoplos itu artinya mencampur dengan produk berbeda!) tabung gas 12 kg dengan 4 buah tabung 3 kg. Hitung saja keuntungannya.
Hush, ini bukan informasi bisnis, ya…!
Jadi, JK tampaknya haqqul yaqin bahwa sodomi-lah penyebab utama kebocoran pada klep tabung. Pernyataan yang terus terang bikin saya ragu. Kenapa?
Pertama, belum ada penelitian resmi yang menyatakan bahwa kerusakan pada klep disebabkan penyuntikan. Malah Badan Standarisasi Nasional (BSN) pernah menyatakan bahwa semua sampel tabung LPG 3 kg dan selang dari Pertamina yang diujicobakan – terbukti tidak sesuai SNI. Artinya, cacat produk udah dari sononye..!
Kedua, jika teori “sodomi” itu benar merusak klep tabung, seharusnya justru tabung 12 kg yang mengalami kerusakan klep tabung. Lha, tabung tersebut kan mengalami “sodomi” sampai 4 kali, untuk satu kali penyuntikan sampai penuh! Artinya, perlakuan sodomi antara tabung 12 kg dengan 3 kg adalah 4:1. Tapi kenapa faktanya, jauh lebih banyak tabung 3 kg yang rusak? Sementara kasus ledakan tabung 12 kg jauh lebih sedikit?
Ketiga, bagaimana JK menggunakan teori “sodomi” itu untuk menjelaskan kebocoran yang bersumber dari badan tabung? Faktanya, banyak juga ditemukan tabung bocor pada bagian tengah badan tabung. Dan tampaknya justru kebocoran ini yang tidak banyak terdeteksi di awal, karena tidak menimbulkan suara desis. Belum lagi, pengaduan mengenai adanya karet klep palsu – yang menyebabkan selang regulator tidak bisa terpasang sempurna. Dan masih banyak lagi intermediate cause lain – yang menimbulkan kebocoran tanpa disadari. Tau-tau…buumm!
Lalu, persoalan sosialisasi. Tampaknya pemerintah maupun Pertamina – sedari awal begitu getol menunjukkan bahwa kesalahan hanya karena kurangnya sosialisasi. Setelah korban jatuh beruntun, dan kecaman pedas mulai gencar ditujukan ke pemerintah, sosialisasi mulai gencar dilakukan. Iklan layanan masyarakat untuk mengantisipasi bencana LPG – hadir di televisi. Yang pertama, pesannya sederhana. Jika terjadi kebocoran, cabut selang regulator, letakkan di tempat terbuka. Setelah itu, tetap jatuh korban. Badan mereka terbakar habis justru ketika berusaha membawa tabung bocor itu keluar. Lalu, muncul iklan layanan kedua. “Jangan nyalakan api, matikan listrik, tutup ujung tabung dengan lap basah (asumsi bocor dari tutup tabung), lalu bawa ke tempat terbuka.”
Terus terang, saya sebal dengan kedua iklan tersebut. Mengapa? Karena mengasumsikan pemakai LPG 3 kg rata-rata tinggal di rumah dengan pekarangan LUAS..! Padahal faktanya, banyak atau bahkan mungkin mayoritas dari mereka justru tinggal di perkampungan sempit, dengan tembok dapur saling berhimpitan satu sama lain. Bisa dibayangkan seperti apa jadinya jika terjadi kebocoran gas. Pemicu ledakan bisa datang dari mana saja, termasuk dari tetangga yang menyalakan listrik, atau bahkan sedang memasak…!
Saya sih bersyukur bahwa dapur saya dekat dengan tempat terbuka, meskipun – amit-amit, jangan sampai saya mengalami lagi kejadian di atas. Yang jelas saya memang bukan termasuk penerima bantuan dalam rangka konversi migas. Tapi rasanya, saya ikut miris (dan mungkin Anda juga) dengan bencana kemanusiaan ini. Betul, saya anggap bencana kemanusiaan, karena pihak yang paling bertanggungjawab sekalipun menolak mengakui bahwa ada kesalahan dalam proyek konversi ini. Dan bukan kesalahan sekedar kurangnya sosialisasi..!
Sudah lama yang namanya sosialisasi, lebih merupakan upaya justifikasi (pembenaran) pemerintah atas kebijakan yang sudah (terlanjur) dicanangkan. Jadi ya…tidak heran jika dalam sosialisasi pemerintah lebih focus pada “apa yang ingin mereka sampaikan”, dan bukan kepada “apa yang rakyat ingin sampaikan.” Meskipun di beberapa daerah rakyat sudah banyak beralih kembali ke minyak tanah atau sumber bahan bakar lain selain gas, pemerintah tidak mau tahu. Tetap tidak ada jaminan pengadaan minyak tanah dengan harga terjangkau. Rakyat dipaksa untuk – suka atau tidak suka – ya pakai LPG! Bahkan partisipasi swasta dalam mengurangi dampak ledakan LPG pun tidak dihiraukan. Belum lama ini, Randall Hart, seorang ilmuwan Indonesia, mengumumkan temuan alat pemadam kebakaran dalam waktu singkat berbahan dasar singkong – di MetroTV. Mereka juga menemukan alat yang dapat mencegah ledakan besar akibat kebocoran di ujung tabung gas. Menurut juru bicaranya, mereka sudah menawarkan hak paten temuan tersebut – gratis – ke pemerintah Indonesia sejak tiga bulan lalu. Tapi hingga hari ini, belum ada respon dari pemerintah mengenai alat yang dapat mencegah jatuhnya banyak korban tersebut.
Ketidakmampuan (atau ketidakmauan) pemerintah dalam mendengarkan rakyatnya sendiri, hanya akan mnghasilkan jalan keluar yang keliru. Alih-alih meneliti penyebab ledakan untuk menemukan solusi yang tepat dan akurat, tampaknya pemerintah malah akan mengurangi subsidi LPG 3 kg. Coba simak kesimpulan JK yang ditawarkan kepada SBY terkait dengan soal “sodomi”, eh, suntik menyuntik – yaitu, akibat disparitas harga. Beberapa hari lalu saat diwawancarai TVOne (setelah bertemu SBY), JK menjawab mantap bahwa solusinya yaitu “mengurangi disparitas harga, kembali ke hanya Rp 1000,”. Artinya, akan ada harga (LPG) yang dinaikkan! Sampai di sini, mari kita jawab sendiri. Apakah jalan keluar ini tepat untuk menjawab masalah “terror LPG” di kalangan rakyat? Di sisi lain, ah, jangan lupa, pemerintah memang sudah commit (terhadap pasar, bukan rakyat, hehehe) untuk menaikkan harga LPG begitu konversi minyak tanah ke LPG sudah berjalan baik sepenuhnya.
Jangan-jangan memang betul – kebijakan pemerintah lebih banyak untuk melindungi APBN - (mengurangi beban APBN dari subsidi minyak tanah), dan bukan untuk melindungi rakyatnya. Meski pemerintah menjamin penggantian kerugian bagi korban ledakan gas (ingat: syarat dan ketentuan berlaku! – mengutip gaya iklan provider telekomunikasi), namun seperti kata suami saya (pasca peristiwa di atas);
“Bagaimana pun ini masalah nyawa, bukan (sekedar) masalah uang,”
