Minggu pagi 8 Maret 2008,puluhan warga yang tergabung dalam Jaringan untuk Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif, berkumpul tepat di depan Gedung DPRD DIY Malioboro, Yogyakarta. Melalui aksi pawainya, mereka (yang mayoritas perempuan) menghimbau seluruh warga Yogyakarta memilih caleg (calon legislatif) perempuan, dalam pemilu yang akan berlangsung 9 April mendatang. Mengapa caleg perempuan? Menurut rilis yang mereka sebarkan, berbagai persoalan ketidakadilan berbasis gender yang dialami perempuan disebabkan minimnya keterwakilan perempuan di DPR RI (hanya 11,5% dan DPD 19,8%).
Untuk meyakinkan masyarakat, jaringan ini sudah mempersiapkan sebuah baliho dengan 10 butir komitmen politik:
1. Memperjuangkan hak asasi perempuan
2. Memperjuangkan Kebijakan Pengurangan Angka Kematian Ibu
3. Menolak Poligami dan Perkawinan Anak
4. Memperjuangkan Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan dan Laki-laki
5. Memperjuangkan Anggaran yang Responsif Gender
6. Menolak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
7. Menolak segala bentuk kekerasan
8. Menolak kebijakan yang merusak sumber daya alam
9. Menolak segala bentuk kebijakan yang diskriminatif
10. Memperjuangkan ekonomi kerakyatan
Disaksikan beberapa media maupun puluhan warga, 12 caleg perempuan membubuhkan nama dan tanda tangan mereka di bawah komitmen di atas.
Komitmen politik , atau sebagian lain menyebut dengan kontrak politik menjelang pemilu belakangan ini memang marak dilakukan sebagai bentuk strategi meyakinkan calon konstituennya. Masih segar di ingatan tentunya, caleg PDIP yang ramai-ramai menandatangani kontrak politik dengan ketua umumnya. Sebagai bentuk komitmen, tentu saja hal tersebut patut dihargai. Terlebih, ketika komitmen tersebut dikemukakan secara terbuka di wilayah konstituennya.
Persoalannya, tentu saja klasik. Bagaimana meyakinkan pemilih (perempuan) bahwa memilih caleg perempuan berarti membuka pintu penyelesaian masalah mereka? Dari aspek isu yang dipilih sebagai dasar komitmen misalnya, berapa banyak perempuan yang memahaminya? Tampaknya, aspek komunikasi politik seperti ini perlu diuji. Bahasa sederhana seperti: “Memperjuangkan sembako murah, harga susu terjangkau, pendidikan gratis, biaya bersalin dan berobat murah,” mungkin lebih mudah melekat di benak mayoritas perempuan, yang rata-rata pendidikannya tergolong rendah.
Namun memang di sanalah tantangannya; bagaimana menjembatani gagasan para aktivis maupun caleg perempuan dengan masyarakat yang selama ini dibelanya, sehingga terjalin sinergi. Gagasan yang mudah dipahami dan mencerminkan empati terhadap konstituennya. Contoh saja,kata-kata pembuka salah satu orator dalam aksi tersebut: “Tahukah Ibu-ibu kenapa hari ini kita tidak enak-enak di rumah, tapi malah turun ke jalan?….” Mungkin sebagian perempuan memang biasa enak-enakan di rumah – terutama jika cukup anggaran untuk menggaji pembantu secara layak (itupun di saat pembantu tidak sedang libur!). Namun kita perlu mengingat begitu banyak perempuan yang terus bekerja di rumah ataupun luar rumah tanpa mengenal libur. Beraktivitas yang mengorbankan waktu kerja atau produktif mereka tentu bukan hal yang mudah. Salah satu perempuan simpatisan aksi tampak harus menggendong serta balitanya dalam pawai di tengah panas terik matahari ini. Kalau dia sanggup menggaji baby sitter, mungkin si bocah tidak akan dipaksa ikut berpanas-panas ria.
Jadi setelah ini, tentu dibutuhkan pendidikan bagi konstituen. Bukan hanya supaya mereka mengerti betul ke-10 komitmen tersebut, tapi juga meyakini relevansinya dengan kebutuhan mereka. Jika tidak/kurang paham, bagaimana bisa sepakat memilih perempuan?
Selamat Hari Perempuan!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar